Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan: Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Ir Muhammad Hatta Radjasa
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: R. Agung Laksono

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Armida Alisjahbana
Menteri Negara Koperasi & UKM: Syarifuddin Hasan
Menteri Negara Lingkungan Hidup: Gusti Muhammad Hatta
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan

Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
Menteri Hukum & HAM: Patrialis Akbar
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Energi Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
Menteri Perindustrian: MS Hidayat
Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
Menteri Pertanian: Suswono
Menteri Kehutanan: Zukifli Hasan
Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
Menteri Kelautan & Perikanan: Fadel Muhammad
Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih
Menteri Pekerjaan Umum: Djoko kirmanto
Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
Menteri Sosial: Salim Seggaf Al Jufri
Menteri Agama: Suryadharma Ali
Menteri Kebudayaan & Pariwisata: Jero Wacik
Menteri Riset & Teknologi: Suharna Surapranata
Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal: Ahmad Helmi Faisal Zaini
Menteri Negara BUMN: Mustafa Abubakar
Menteri Komunikasi & Informatika: Tifatul Sembiring
Menteri Negara Pemuda & Olahraga: Andi Mallarangeng
Menteri Perumahan Rakyat: Suharso Monoarfa

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Gita Irawan Wirjawan

Jaksa Agung: Hendarman Supanji
Kepala Badan Intelijen Negara: Sutanto
Panglima TNI: Jenderal TNI Djoko Santoso
Kapolri: Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri

Untuk mengetahui dari sisi peraturannya silahkan klik

Ketentuan di pasal lain:

Pasal 107

(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

(2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pasal 293

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 ( lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Note:

Demikian disampaikan oleh Ketua Panja RUU PPN dan PPnBM Vera Febyanthy dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2009).

“Panja menyepakati dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan tersedianya sumber gizi yang harganya terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak kena PPN,” ujarnya.

Vera mengatakan Panja RUU tentang perubahan atas UU Tentang PPN dan PPnBM melakukan pembahasan terhadap Daftar Invesntarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 380 DIM dengan rincian 97 DIM tetap dan 283 DIM dengan perubahan dan setelah dalam perdebatan dan diskusi yang panjang Panja dan pemerintah akhirnya dapat menyepakati beberapa substansi penting dalam RUU tersebut.

Selain itu, Panja menyepakati tarif PPN tetap sebesar 10% dan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

Lalu disepakati juga, dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar daerah pabean dan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari Indonesia di luar daerah pabean maka atas ekspor BKP dan JKP (Jasa Kena Pajak) tidak berwujud dalam RUU PPN dikenakan tarif 0%.

“Panja juga menyepakati barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai BKP yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan atau deemed pajak masukan,” jelas Vera.

Panja DPR belum memutuskan mulai berlakunya UU ini. Tapi ada 2 alternatif yaitu 1 Januari 2010 atau 1 April 2010.

(dnl/dnl)

Demikian disampaikan oleh Ketua Panja RUU PPN dan PPnBM Vera Febyanthy dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2009).

“Panja menyepakati dalam rangka membantu cash flow perusahaan dan membantu kemudahan administrasi, maka pengalihan BKP yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan dan pengambilalihan usaha tidak kena PPN,” tuturnya.

Akan tetapi pembebasan PPN tersebut dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.

Selain itu juga disepakati untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek pajak tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN.

Objek tersebut adalah barang hasil pertambangan galian C, makanan dan minuman yang di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau katering.

“Panja juga menyepakati untuk mempertegas jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah tidak dikenakan PPN,” tegas Vera.

Panja DPR juga menyepakati untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberian fasilitas perpajakan dengan mencantumkan dalam UU untuk beberapa hal sebagai berikut:

Perwakilan negara asing atau badan-badan internasional.
Impor dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman, hibah atau bantuan luar negeri.
Listrik dan air.
Kegiatan penanggulangan bencana alam nasional.
Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai dimana perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
Bahan baku kerajinan perak.
(dnl/dnl)

Sumber: Ramdhania El Hida – detikFinance

Demikian disampaikan oleh Ketua Panja RUU PPN dan PPnBM Vera Febyanthy dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2009).

“Panja menyepakati dalam rangka memberikan ruang kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya maka tarif tertinggi PPnBM dinaikkan dari 75% jadi 200%,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Vera mengatakan DPR dan pemerintah juga menyepakati barang yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol, tidak lagi dikategorikan sebagai barang mewah, karena lebih tepat untuk dikategorikan sebagai barang yang dikenakan cukai.

“Panja menyepakati pengelompokan barang yang dikenai PPnBM yang diatur Peraturan Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dengan alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan,” katanya.

Akan tetapi, Panja DPR belum memutuskan mulai berlakunya UU ini. “Tapi ada 2 alternatif, 1 Januari 2010 atau 1 April 2010,” tandasnya.
(dnl/dnl)

Sumber: Ramdhania El Hida – detikFinance