Posted by: endonesiabebas | October 23, 2009

Kontainer V.s Motor

Jumat pagi, 23/10/2009 terjadi kecelakaan motor terlindas oleh kontainer, di Jl. Raya Ciputat parung. Kondisi korban mengenaskan. Info yang kami dapat dari lapangan, kecelakaan disebabkan motor yang menyalip kontainer dan memotong jalur, sehingga kontainer kaget dan menabrak motor tersebut.

Posted by: endonesiabebas | October 22, 2009

Kabinet Indonesia Bersatu Kedua 2009-2014

Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua 2009-2014:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan: Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Ir Muhammad Hatta Radjasa
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: R. Agung Laksono

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Armida Alisjahbana
Menteri Negara Koperasi & UKM: Syarifuddin Hasan
Menteri Negara Lingkungan Hidup: Gusti Muhammad Hatta
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan

Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
Menteri Hukum & HAM: Patrialis Akbar
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Energi Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
Menteri Perindustrian: MS Hidayat
Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
Menteri Pertanian: Suswono
Menteri Kehutanan: Zukifli Hasan
Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
Menteri Kelautan & Perikanan: Fadel Muhammad
Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih
Menteri Pekerjaan Umum: Djoko kirmanto
Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
Menteri Sosial: Salim Seggaf Al Jufri
Menteri Agama: Suryadharma Ali
Menteri Kebudayaan & Pariwisata: Jero Wacik
Menteri Riset & Teknologi: Suharna Surapranata
Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal: Ahmad Helmi Faisal Zaini
Menteri Negara BUMN: Mustafa Abubakar
Menteri Komunikasi & Informatika: Tifatul Sembiring
Menteri Negara Pemuda & Olahraga: Andi Mallarangeng
Menteri Perumahan Rakyat: Suharso Monoarfa

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Gita Irawan Wirjawan

Jaksa Agung: Hendarman Supanji
Kepala Badan Intelijen Negara: Sutanto
Panglima TNI: Jenderal TNI Djoko Santoso
Kapolri: Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri

Posted by: endonesiabebas | October 19, 2009

Denda Pelanggaran Untuk R2 (Motor)

Untuk mengetahui dari sisi peraturannya silahkan klik

Ketentuan di pasal lain:

Pasal 107

(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

(2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pasal 293

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 ( lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Note:

Sumber Gambar Milis RSA
Posted by: endonesiabebas | October 15, 2009

Ide | Hayalan: Listrik Tenaga Sirkulasi Air

Beberapa hari yang lalu saya jalan-jalan dengan anak saya di perumahan dimana saya tinggal. Tanpa sengaja saya melihat salah satu rumah yang memiliki penampungan air cukup besar yang saat itu tumpah karena sepertinya otomatisnya rusak. Saat itu yang menjadi daya tarik saya adalah bunyi suara air yang jatuh dan berbenturan dengan lantai cukup keras sekali, berarti air yang jatuh dengan jumlah tertentu dengan ketinggian tertentu memiliki tenaga grafitasi yang cukup menciptakan suara benturan.

Saya berpikir kok sepertinya ada unsur mubajir (terbuang sia-sia) atas tenaga grafitasi itu. Andaikan nilai dari tenaga grafitasi itu dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir, dan lalu kincir itu menggerakkan turbin dan turbin menghasilkan tenaga listrik, alangkah bermanfaatnya.

Ah..hayalan saya tadi itu sedikit saya gambarkan seperti gambar di bawah ini:

Saya bukanlah ahli Fisika yang dapat menghitung berapa volume air yang diperlukan, dan dengan ketinggian berapa meter air harus dijatuhkan sehingga menghasilkan kecepatan dan percepatan yang menghasilkan tenaga dorong yang dapat menggerakkan roda kincir, dan kincir menggerakkan turbin. Namun saya hanya yakin saja, kalau semua ini jika diperhitungkan secara cermat akan menghasilkan tenaga listrik.

Andaikan suatu gedung sekolah memiliki sumber tenaga listrik sendiri dari sirkulasi penampunagn air, pastinya akan dapat menghemat biaya listrik, dan PLN pun juga tidak akan krisis listrik, sebab sebagian gedung sudah dapat mandiri listrik.

Hayalan saya ini pastinya bukanlah sesuatu yang baru, sebab banyak sudah listrik dihasilkan dari bantuan kincir air yang digerkkan oleh air, namun sebagian besar semua itu dilakukan di sungai. Saya pribadi belum melihat hal ini dilakukan diperkotaan, andaikan sudah ada dan ada yang tahu mohon kabari saya, dan semoga juga ada yang sudah atau sedang membuat seperti hal ini.

Bagi yang suka fisika, mangga dibuka tanggapannya. Terimakasih

Posted by: endonesiabebas | October 14, 2009

Gaung Holistic Jiwa Tauhid Bagi Mu Ibu Pertiwi

ISAQ Holistic Art performance adalah ekspresi seni secara universal dalam bentuk rangkaian gerak, suara, kata, dan nada yang dilahirkan oleh pribadi sejati secara holistik sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Ilahi serta pengejawantahan keagungan Allah dalam seluruh Aspek kehidupan. Ini merupakan GAUNG HOLISTIK JIWA TAUHID.

Sesungguhnya Allah Maha Indah, tampak jelas keindahannya dari seluruh alam semesta dan seisinya. Untuk itulah seni menampilkan keindahan yang lahir dari diri manusia sesuai dengan potensi yang diberikan Allah Sang Maha Indah. Melalui seni manusia dapat bersinergi dengan keindahan alam ciptaanNya.

ISAQ Holistic Art performance merupakan ekspresi seni untuk berbagi rasa cinta dan kasih yang telah diberikan Allah kepada kami. Semoga Persembahan kami dapat membawa manfaat bagi kita bersama

Biaya : Infaq sesuai dengan keikhlasan dan tingkat kenyamanan masing-masing

Keterangan :

  1. Undangan tidak diperjual belikan
  2. Konfirmasi kehadiran diperlukan paling lambat tgl. 31 Oktober 2009 Pkl.17.00 WIB
  3. Penggantian biaya undangan adalah melalui infaq, pada saat pengambilan undangan, sesuai dengan keikhlasan dan tingkat kenyamanan masing-masing.
  4. Infaq dapat ditransfer melalui rekening Yayasan Riyadhatul Ihsan, Bank Syariah Mandiri No. Rek. 1307011201, dengan mencantumkan nama pengirim.

Info lebih lanjut silahkan hubungi

  • Evie : 08159702414
  • Cacha : 08128778063
  • Yuni : 0811865323
  • Yuli : 081808700707
  • Tini : 23615950

Kantor ISAQ Holistic Art Performance
Jl. Cempaka Putih Raya 7B Jak Pus
Tel : 984 98806
atau http://www.isaq-center.com/
http://isaqartperformance.blogspot.com/

Posted by: endonesiabebas | October 2, 2009

Dibutuhkan Tenaga Admin & Marketing

CV.Rawayan Prima Mandiri, yang bergerak dalam bidang ritel/perdagangan produk organik atau produk makanan sehat, membutuhkan tenaga operasional untuk administrasi dan marketing. Adapun spesifikasi yg diminta adalah sebagai berikut:

– Pria/Wanita
– Lulusan SMEA, SMA, SMK (Sederajat)
– Kenal dan memahami komputer (Minimal MS. Office – MS Word dan Excel)
– Rajin dan tidak malas
– diutamakan tinggal dilokasi Telaga Kahuripan (Bogor)

Gaji :
– Gaji pokok
– Tunjangan transport
– Makan siang disediakan

Jika tertarik hubungi atau langsung kirim lamaran dan CV ke:
Telaga Kahuripan BIP D1/14
Jl. Raya Parung Bogor Km 47
Telp. 0251 8617 205

Catatan:
Khusus bagi yang yang memiliki saudara di anggota Koster (Komunitas Suzuki Thunder), mohon kabari dahulu saya (Baskoro KOSPAD) di 085782471027. Atau bisa kirim langsung dengan catatan informasikan bahwasanya mendapat informasi dari Web Koster cantumkan nama angota Koster.

Posted by: endonesiabebas | September 29, 2009

UU PPN dan PPnBM Berlaku 1 April 2010

Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) yang baru berlaku mulai 1 April 2010.”Perlu aturan pelaksanaan, sosialisasi, dan lainnya sehingga pemerintah mengusulkan agar UU baru ini mulai berlaku 1 April 2010,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam raker Pansus RUU PPN dan PPnBM DPR, di Jakarta, Senin (14/9). Raker Pansus PPN dan PPnBM kemarin mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU PPN dan PPnBM untuk dibahas di pembahasan tingkat II (pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR).

Raker yang dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) Melchias Markus Mekeng, diawali dengan laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPN dan PPnBM Vera Febyan-thy. Saat disampaikan laporan, Panja belum mengambil keputusan apakah akan memberlakukan UU baru mulai 1 Januari 2010 atau 1 April 2010. Namun kemudian, pemerintah mengusulkan mulai 1 April 2010.

Setelah 10 fraksi di Komisi XI DPR menyampaikan pendapat mini fraksi, Pansus menyetujui untuk membawa RUU itu pada pembahasan tingkat II yang dijadwalkan pada 16 September 2009.

Beberapa ketentuan dalam RUU itu antara lain bahwa dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan penyediaan sumber giziyang harganya terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar, dan buah segar, ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN.

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek pajak yang sama juga disepakati objek tertentu yang sudah dikenai pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN. Objek pajak dimaksud adalah barang hasil pertambangan galian c, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, serta jasa boga atau katering.

Selain itu, Panja DPR dan pemerintah menyepakati jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk perbankan syariah tidak dikenai PPN. Sedangkan, besaran tarif tertinggi PPnBM disepakati naik dari 75% menjadi 200%. Ini untuk memberi ruang kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan regulasi.

Selain itu, barang yang jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, seperti miras, disepakati tidak lagi dikategorikan sebagai barang mewah, melainkan barang yang dikenai cukai.

Sementara itu, barang hasil pertanian yang dambil langsung dari sumbernya tetap sebagai barang kena pajak yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan atau deemed pajak masukan.

Sumber : Investor Daily Indonesia

Posted by: endonesiabebas | September 29, 2009

5 Jenis Barang Kebutuhan Pokok Dibebaskan Pajak

Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – Panja RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) DPR RI dengan pemerintah menyepakati pembebasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 5 barang kebutuhan pokok yaitu daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran, dan buah-buahan segar.

Demikian disampaikan oleh Ketua Panja RUU PPN dan PPnBM Vera Febyanthy dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2009).

“Panja menyepakati dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan tersedianya sumber gizi yang harganya terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak kena PPN,” ujarnya.

Vera mengatakan Panja RUU tentang perubahan atas UU Tentang PPN dan PPnBM melakukan pembahasan terhadap Daftar Invesntarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 380 DIM dengan rincian 97 DIM tetap dan 283 DIM dengan perubahan dan setelah dalam perdebatan dan diskusi yang panjang Panja dan pemerintah akhirnya dapat menyepakati beberapa substansi penting dalam RUU tersebut.

Selain itu, Panja menyepakati tarif PPN tetap sebesar 10% dan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

Lalu disepakati juga, dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar daerah pabean dan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari Indonesia di luar daerah pabean maka atas ekspor BKP dan JKP (Jasa Kena Pajak) tidak berwujud dalam RUU PPN dikenakan tarif 0%.

“Panja juga menyepakati barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai BKP yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan atau deemed pajak masukan,” jelas Vera.

Panja DPR belum memutuskan mulai berlakunya UU ini. Tapi ada 2 alternatif yaitu 1 Januari 2010 atau 1 April 2010.

(dnl/dnl)

Posted by: endonesiabebas | September 29, 2009

Pengalihan Barang Merger Dan Akuisisi Dibebaskan PPN

Jakarta – Pemerintah dan DPR memutuskan untuk membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan, dan pengambilalihan usaha.

Demikian disampaikan oleh Ketua Panja RUU PPN dan PPnBM Vera Febyanthy dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2009).

“Panja menyepakati dalam rangka membantu cash flow perusahaan dan membantu kemudahan administrasi, maka pengalihan BKP yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan dan pengambilalihan usaha tidak kena PPN,” tuturnya.

Akan tetapi pembebasan PPN tersebut dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.

Selain itu juga disepakati untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek pajak tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN.

Objek tersebut adalah barang hasil pertambangan galian C, makanan dan minuman yang di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau katering.

“Panja juga menyepakati untuk mempertegas jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah tidak dikenakan PPN,” tegas Vera.

Panja DPR juga menyepakati untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberian fasilitas perpajakan dengan mencantumkan dalam UU untuk beberapa hal sebagai berikut:

Perwakilan negara asing atau badan-badan internasional.
Impor dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman, hibah atau bantuan luar negeri.
Listrik dan air.
Kegiatan penanggulangan bencana alam nasional.
Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai dimana perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
Bahan baku kerajinan perak.
(dnl/dnl)

Sumber: Ramdhania El Hida – detikFinance

Posted by: endonesiabebas | September 29, 2009

Pajak Barang Mewah Dinaikkan Jadi 200%

Jakarta – Panja RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) DPR RI dengan pemerintah menyepakati kenaikan tarif pajak barang mewah (PPnBM) dari 75% menjadi 200% dalam UU PPN dan PPnBM yang baru.

Demikian disampaikan oleh Ketua Panja RUU PPN dan PPnBM Vera Febyanthy dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2009).

“Panja menyepakati dalam rangka memberikan ruang kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya maka tarif tertinggi PPnBM dinaikkan dari 75% jadi 200%,” jelasnya.

Dalam keterangannya, Vera mengatakan DPR dan pemerintah juga menyepakati barang yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol, tidak lagi dikategorikan sebagai barang mewah, karena lebih tepat untuk dikategorikan sebagai barang yang dikenakan cukai.

“Panja menyepakati pengelompokan barang yang dikenai PPnBM yang diatur Peraturan Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dengan alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan,” katanya.

Akan tetapi, Panja DPR belum memutuskan mulai berlakunya UU ini. “Tapi ada 2 alternatif, 1 Januari 2010 atau 1 April 2010,” tandasnya.
(dnl/dnl)

Sumber: Ramdhania El Hida – detikFinance

Older Posts »

Categories